Pengadilan Negeri Polewali - Pengadilan Negeri Polewali

logo pn web

Pembaharuan Terakhir :Selasa, 14 November 2023

Beranda
Tentang Pengadilan
Layanan Publik
Layanan Hukum
- Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
  Peraturan Dan Kebijakan
  
  Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
  
  Zitting Plaats
  
  Posbankum
- Prosedur Pengajuan Perkara Dan Biaya Perkara
  Prosedur Pengajuan Perkara
  
  Biaya Perkara
  
  Tarif dan Jenis PNBP Hak-hak Kepaniteraan
  
  Pengumuman Sisa Panjar Biaya Perkara
Berita
Hubungi Kami
Reformasi Birokrasi
- Zona Integritas
  Area I ( Manajemen Perubahan))
  
  Area II (Penataan Tatalaksana)
  
  Area III (Penataan Sistem Manjemen SDM)
  
  Area IV (Penguatan Akuntabilitas)
  
  Area V (Penguatan Pengawasan)
  
  Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
  
  LKE ZI
  
  Inovasi Pengadilan
- Akreditasi Penjaminan Mutu
  SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
  
  Manual Mutu
  
  Sertifikat Akreditasi
  
  SK Penetapan Nilai Akreditasi

› ‹

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Selengkapnya

E-Tilang

Sesuai dengan Perma 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, maka dengan ini kami lampirkan data pelanggar tilang Kota Polewali beserta jumlah denda yang harus dibayar.

Selengkapnya